Kajian Kesra Februari 2017

POLICY BRIEF
Bidang Kesra Bulan Februari 2017

KONDISI INFRASTRUKTUR DI SUMATERA UTARA

Oleh :
Tim Media Monitoring
Balai Besar Pengkajian dan Pengembangan Komunikasi dan Informatika Medan
Kementerian Komunikasi dan Informatika

RINGKASAN

Infrastruktur dapat didefinisikan sebagai layanan dan fasilitas yang diperlukan agar perekonomian dapat berfungsi dengan baik. Istilah ini umumnya merujuk pada hal infrastruktur teknis atau atau fisik yang mendukung jaringan struktur seperti fasilitas yang berupa jalan, kereta api, bandara, pelabuhan, kanal, waduk, jembatan dan hal lainnya yang dapat membantu kelancaran aktivitas ekonomi masyarakat. Kondisi infrastruktur fisik di Sumatera Utara cukup menarik perhatian media pada pemberitaan surat kabar bulan Februari 2017 ini. Sumatera Utara dengan penduduk lebih dari 13 juta jiwa dan menyimpan kekayaan alam yang cukup besar baik itu hasil pertanian, perkebunan maupun pariwisatanya membutuhkan infrastruktur yang baik untuk pengembangan potensi perekonomian yang dimilikinya. Hal ini mulai terlihat dari proyek pembangunan jalan tol trans Sumatera sepanjang 2.800 km membentang dari Provinsi Aceh hingga Lampung. Pembangunan infrastruktur Tol Trans Sumatera diharapkan menjadi urat nadi perekonomian Pulau Sumatera di masa depan. Selain pemberitaan mengenai pembangunan Tol Trans Sumatera ini, surat kabar terbitan Februari 2017 juga banyak menyoroti mengenai kondisi infrastruktur jalan di berbagai wilayah kerja BBPPKI Medan yang kondisinya rusak bahkan cukup menganggu aktivitas warga.

Kajian Ekuin Februari 2017

POLICY BRIEF

Bidang Ekuin Bulan Februari 2017

PERTUMBUHAN EKONOMI SEKTOR USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH

Oleh :

Tim Media Monitoring

Balai Besar Pengkajian dan Pengembangan Komunikasi dan Informatika Medan

Kementerian Komunikasi dan Informatika

 

 

RINGKASAN

Berita bidang ekuin yang mendapat perhatian surat kabar terbitan bulan Februari 2017 ini adalah mengenai pertumbuhan ekonomi sektor Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Sektor UMKM merupakan suatu potensi yang cukup besar di Indonesia termasuk di Provinsi Sumatera Utara, hal inilah yang mendorong  Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Dispirindag) Provinsi Sumatera Utara yang mendorong pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) ke pasar internasional. Upaya yang dilakukan adalah dengan memperluas pasar UMKM dengan cara mendorong para pelaku UMKM turut serta mengikuti pameran baik berskala nasional dan internasional. Sasaran utama tahun 2017 ini adalah peningkatan daya saing UKM dan pedagang kaki lima meliputi peningkatan pendapatan dan pemberian bantuan yang dibutuhkan. Sepanjang tahun 2017 ini di sumatera Utara akan diadakan sejumlah pameran produk ekspor untuk mendukung dan mendorong pelaku UMKM meningkatkan kualitas produknya. Untuk menyikapi kelemahan aktivitas perdagangan yang diakibatkan oleh krisis perekonomian global yang masih belum pulih, UMKM merupakan salah satu contoh usaha yang cukup dapat bertahan di tengah krisis perekonomian. Untuk itulah UMKM harus selalu didukung dan didorong maju untuk dapat terus bersaing di era perdagangan bebas saat ini. Sumatera Utara pada tahun 2017 ini akan melakukan pelatihan-pelatihan bagi UKM agar mampu meningkatkan kompetensi SDM di era perdagangan bebas MEA ini mulai dari penyusunan, pelaksanaan, implementasi, pelaksanaan audit internal dan mendapatkan sertifikat halal.

Kajian Polhukam Februari 2017

POLICY BRIEF
Bidang Polhukam Bulan Februari 2017

KINERJA APARATUR PEMERINTAH

Oleh :
Tim Media Monitoring
Balai Besar Pengkajian dan Pengembangan Komunikasi dan Informatika Medan
Kementerian Komunikasi dan Informatika

RINGKASAN

Pada bulan Februari 2017, analisis media yang dilakukan oleh BBPPKI Medan dalam bidang Polhukam adalah mengenai Kinerja Aparatur, karena dari Sembilan sub bidang Polhukam yang telah diresume beritanya dari media cetak maupun media online yang ada di wilayah kerja BBPPKI Medan, sub bidang Kinerja Aparatur adalah berita yang paling banyak diberitakan.Kinerja Aparatur menjadi perhatian media selama bulan Februari 2017, karena banyak keluhan masyarakat yang merasa kecewa atas kinerja aparatur pemerintah dalam melaksanakan tugas pelayanannya terhadap kepentingan publik dalam berbagai hal. Untuk melaksanakan pelayanan yang baik kepada masyarakat, pemerintah telah mengeluarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah yang menerangkan bahwa daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan / atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Untuk dapat mengemban amanat undang-undang penyelenggaraan pemerintahan daerah tersebut, maka pemerintah membutuhkan dukungan dari aparatur pemerintah yang Tangguh, Profesional, dan mampu berbuat untuk kemajuan daerahnya serta dapat bersaing secara global. Dengan demikian pemerintah daerah sebagai pelaksana amanat untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat harus memiliki kemampuan mengelola sumber daya manusia yang tersedia didaerahnya masing-masing.