Beranda Sejarah BBPSDMP Kominfo Medan

Sejarah BBPSDMP Kominfo Medan

Balai Besar Pengembangan Sumber Daya Manusia Penelitian Kominfo Medan adalah perubahan nomenklatur dari Balai Besar Pengajian dan Pengembangan Komunikasi dan Informatika (BBPPKI) Medan yang semula adalah Balai Penelitian Pers dan Pendapat Umum (BP3U) memiliki sejarah panjang, kelahiran sejalan dengan dinamika kehidupan Pers Indonesia. Dan eksitensinya pernah di hitung secara nasional bahkan internasional terbukti akan adanya buku-buku komunikasi yang dipasok oleh sejumlah lembaga internasional sejak 1950 sampai dengan 1980. Lembaga ini pada awalnya didirikan atas usulan yang di sampaikan dalam sidang Komite Nasional Pusat tahun tahun 1952. Pada siang itu Adam Malik menyampaikan tuntutan pada pemerintah agar memajukan dan memberikan bantuan dan perhatiannya pada Pers Nasional dan Kantor Berita Antara. Kemudian Kementerian Penerangan bersama Parlemen membentuk panitia kerja (ad hoc) dan bekerjasama dengan Panitia Pers dan Organisasi Persatuan wartawan Indonesia (PWI) dan Serikat Pekerja Surat Kabar (SPS) membentuk Lembaga Pers dan Pendapat Umum di Jakarta, tepatnya pada 1 September1952 yang dipimpin oleh WA Van Goudoever salah seorang pegawai tinggi di Kementrian Penerangan yang juga mantan Redaktur Delokomotif.

Dua bulan kemudian, tepatnya pada 22 November 1952 di Yogyakarta di resmikan Lembaga Pers dan Pendapat Umum (LPPU) lengkap dengan kantor dan perpustakaan yang dipimpin oleh Soendoro Tirtosiswoyo. Setelah itu menyusul di 6 kota, yaitu Medan, Bandung , Surabaya, Banjarmasin, dan Manado, namun statusnya masih sebagai perpustakaan saja. Pada Juli 1953, LPPU semula bagian dari Departemen Penerangan menjadi suatu yayasan independen dengan nama Yayasan Lembaga Pers dan Pendapat Umum. LPPU dikenal oleh masyarakatt duni sebagai elemen yang mendorong dan memajukan ilmu publisistik atau jurnalistik, yaitu dalam hal memasok literature, bahkan ada beberapa buku terbitan LPPU Jakarta yang menjadi koleksi di Lieden Netherlands dan Nasional Library of Australia, sampai dengan tahun 1980, UNESCO dan beberapa kedutaan negara asing masih sering mengirim publikasinya secara rutin. Secara kelembagaan LPPU mengalami perubahan, ketika tahun 1979 kembali masuk kedalam jajaran Departemen Penerangan yang eksistensi didukung oleh SK Menpen No.98E/Kep/Menpen/1979. LPPU Jakarta kemudian menjadi Pusat Penelitian dan Pengembangan Pers dan Pendapat Umum , sedangkan Medan dan 6 kota lainnya menjadi Balai Penelitian Pers dan Pendapat Umum (BPPPU). Kepala BP3U Medan dipimpin oleh Teuku Usman Basyah hingga tahun 1986 berkantor di kanwil Penerangan Provinsi Sumatera Utara jalan Durian Medan. Pada tahun 1983 BP3U berkembang dan jumlah Pegawai bertambah menjadi 30 orang sehingga ruangan yang tersedia tidak memadai, akhirnya berpindah ke gedung RRI lantai 2 RRI Nusantara I Medan jalan Lelkol. Martinus lubis no. 2A Medan.

Tahun 1986 sampai pada tahun 1990 BP3U dipimpin oleh Munir SH. Pada tahun 1990 sampai dengan 1994 BP3U di Pimpin oleh Drs, Bahaudin Illyas. Oleh karena Drs. Bahauddin Iliyas pindah Ke BP3U Jogyakarta maka digantikan oleh Drs. Abu Bakar Hasan. Pada tahun 1998 Departemen Penerangan (Deppen) dibubarkan oleh Presiden Abdurrahman Wahid, dan berubah menjadi Badan Informasi dan Komunikasi Nasiaonal (BIKN). BIKN sendiri tidak memiliki kepala sampai badan itu bubar dan berganti nama menjadi Lembaga Informasi Nasional (LIN) Pada tahun 2000 Pada tahun 2001 kemudian berubah lagi menjadi Lembaga Informasi Nasional (LIN). Lembaga Balai Penelitian Pers dan Pendapat Umum (BP3U) berada dibawah Litbang Lembaga Informasi Nasional, kemudian Nomenklatur BP3U berubah lagi menjadi Balai Pengkajian dan Pengembangan Informasi (BPPI). Status kelembagaan itu diatur dalam surat keputusan kepala LIN No.33/SK/KA.LIN/2002 disebut BPPI adalah Unit Pelaksanaan Teknis Deputi Bidang Pengkajian dan Pengembangan Sistem Informasi Tahun 2005. dengan dibentuknya Departemen Komunikasi dan Informasi (Depkominfo) dengan SK No.84/KEP/M.KOMINFO/10/2005 keberadaan Balai Pengkajian dan Pengembangan Informasi (BPPI ) sebagai Unit Pelaksana Teknis (UPT) Badan Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) Departemen Komunikasi dan Informatika. Kepala BP3U hingga tahun 2002 dijabat oleh Drs. Abu Bakar Hasan. Tahun 2002 sampai 2003 kepala BP3U di jabat oleh Drs. Kuasa Sagala dan berkantor di jalan Karya Jasa Medan Johor, Medan. Kemudian pada tahun 2003 sampai dengan 2005 kepala BP3U di jabat oleh Drs. Waladdin Siagian. Pada tahun 2005 BP3U berubah nomenklatur lagi menjadi Balai Pengkajian dan Pengembangan Informasi (BPPI) Wilayah I Medan. Hingga tahun 2008 eselonisasi BPPI adalah Eselon II A. Pada juni 2008 BPPI berubah struktur organisasinya menjadi Balai Besar Pengkajian dan Pengembangan Komunikasi dan Informasi (BBPPKI) dengan eselonisasi II B. Kepala BBPPKI tetap dijabat oleh Drs. Waladdin Siagian dengan cakupan wilayah kerja meliputi Provinsi Aceh, Sumatera Uatara, Sumatera Barat, Riau, Kepulauan Riau, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Timur. Kepala BBPPKI Medan hingga tahun 2013 di jabat oleh Drs. Waladdin Siagian. Setelah beliau memasuki purna bakti maka Pimpinan BBPPKI Medan dijabat oleh Kepala bagian Tata Usaha BBPPKI Medan Drs. Arifuddin, M.Si sebagai Pelaksana Tugas (Plt) hingga tahun 2014. Januari 2014 Kepala BBPPKI medan di jabat oleh Drs. Irbar Samekto, M.Si hingga tahun 2017. Pada September 2017 Balai Besar Pengkajian dan Pengembangan Komunikasi dan Informatika Medan berubah nomenklatur menjadi BBPSDMP Kominfo Medan. Melalui Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika nomor 19 tahun 2017 tentang struktur organisasi dan Tata Kerja BBPSDMP Kominfo dengan cakupan wilayah kerja antara lain : Provinsi Aceh, Sumatera Uatara, Sumatera Barat, Riau, Kepulauan Riau, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Utara. Perubahan ini merupakan bagian dari reformasi birokrasi yang dilaksanakan oleh Badan litbang SDM Kementerian Komunikasi dan Informatika. Adapun tugas BBPSDMP Kominfo adalah melaksanakan pengembangan sumber daya manusia dan penelitian dan pengembangan bidang komunikasi dan informatika di wilayah kerja dan daerah perbatasan.