Pertemuan Kominfo Se-Sumatera Utara

Dinas Kominfo Provinsi Sumatera Utara melaksanakan pertemuan Kominfo se-Sumatera Utara di Hotel Madani Medan, Senin, 09 Mei 2018. Kegiatan ini dihadiri oleh Dinas Kominfo se-Sumatera Utara. Sesuai dengan tema sinergitas Kominfo Kabupaten/Kota se-Sumatera Utara, aparat pemerintah perlu mengimplementasikan e-Government guna mendukung satu data statistik sektoral Provinsi Sumatera Utara.

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Utara, Drs. H. Mhd. Fitriyus, SH, MSP, secara resmi membuka pertemuan Kominfo se-Sumatera Utara, dalam sambutannya mengatakan perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) menimbulkan dampak terhadap kehidupan masyarakat dan menjadi telah bagian dari budaya manusia. Penerapan TIK telah merubah cara kerja dan cara berkomunikasi. Literasi kepada masyarakat harus diberikan agar masyarakat juga melek TIK. Salah satu prestasi yang telah dicapai pemerintah Provsu dalam mewujudkan e-Government adalah dengan melaunching Sumut Smart Province.

Selaku Narasumber, Wakil Dekan III Fakultas MIPA Universitas Sumatera Utara, Saharman Gea, Ph.D, menyampaikan pengembangan e-Government merupakan upaya untuk mengembangkan penyelenggaraan manajemen pemerintah yang berbasis elektronik dalam rangka meningkatkan kualitas layanan publik secara efektif dan efisien. Dengan e-Government masyarakat diharapkan dapat mengakses situs pelayanan publik dengan menggunakan jaringan telekomunikasi, jaringan internet maupun media komunikasi lainnya.

Sementara narasumber Kepala Bidang Layanan e-Government Dinas Kominfo Provsu, Dra. Eli Suhaeriyah, M.Si, mengatakan Sumut Smart Province adalah sebuah penerapan konsep provinsi pintar yang mengoptimalkan pemanfaatan TIK untuk mengetahui, memahami dan mengendalikan sumber daya provinsi dengan lebih efektif dan efesien demi memaksimalkan layanan publik dan mendorong mewujudkan pemerintahan yang baik dan bersih dengan sistem yang terintegrasi dengan OPD pemprovsu dan pemerintah Kabupaten/Kota.

Lanjutnya e-Government dapat diterapkan untuk layanan-layanan seperti e-Sumut, e-keuangan, report e-Sumut, realisasi penyerapan belanja daerah per SKPD, manajemen barang daerah, manajemen barang pakai habis, realisasi penerimaan daerah per SKPD, realisasi penerimaan daerah per objek pajak, struktur anggaran, database kondisi jalan, LPSE Provinsi Sumatera Utara dan sistem informasi rencana umum pengadaan.

Dari hasil pertemuan Dinas Kominfo se-Sumatera Utara Kadis Kominfo Provsu mengharapkan perlunya menyiapkan peraturan Gubernur, peraturan daerah terkait e-Government Provinsi, Kabupaten/Kota serta mengintegrasikan data-data statistik sektoral Provinsi Sumatera Utara.

Penyerahan Hasil Kerjasama Bidang Penelitian Antara BBPPKI Medan Dengan Dinas Kominfo Provinsi Sumut

Kepala Balai Besar Pengkajian Dan Pengembangan Komunikasi Dan Informatika (BBPPKI) Medan, Badan Penelitian dan Pengembangan SDM Kementerian Kominfo Drs. Irbar Samekto M.Si  mengadakan kunjungan kerja dalam rangka penyerahan hasil kerjasama  bidang penelitian antara BBPPKI Medan dengan Dinas Kominfo Provinsi Sumatera Utara. Hasil penelitian diserahkan oleh Kepala BBPPKI Medan kepada Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Utara  Drs. H. MHD. Fitriyus, SH, MSP,  didampingi Kepala Bidang Publikasi dan Dokumentasi Drs.Arifuddini,MSi, Kasubbag Umum Parluhutan Siregar.S.Sos, Kasubid Dokumentasi Yusrizal, S.Kom Eng. Turut hadir dalam penyerahan hasil kerjasama tersebut Sekretaris  Dinas Kominfo Provsu H. M. ayub, SE, Kepala Bidang Aplikasi Telematika Dra. Eli Suhaeriyah M.Si, di ruang Rapat Kepala Dinas Kominfo Provsu, jumat (16/12/16)

Tujuan penyerahan hasil kerjasama bidang penelitian ke Dinas Kominfo Provinsi sumatera Utara untuk memberikan  masukan dan rekomendasi terkait dengan penerapan e-government di Sumatera Utara dan sebagai langkah perbaikan Aparatur Pemerintah Daerah dalam penerapan E-Government menuju Smart Province di Sumatera Utara.

Kepala BBPPKI Medan menjelaskan Kominfo berupaya bagaimana pemanfaatan e-government menuju smart province bisa dimanfaatkan masyarakat, hasil penelitian yang  sudah dilaksanakan  bisa bermakna berupa masukan dan dapat dijadikan rekomendasi secara menyeluruh baik dari kesiapan SDM maupun infrastrukturnya. Kebijakan akses jaringan menjadi dilema hal ini tergantung dengan operatornya yang menagani  aplikasi oleh karna itu perlu  menetapkan pejabat pengelola TIK yang mengawali smart province di Kabupaten/Kota Province Sumatera Utara.

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Utara  Drs. H. MHD. Fitriyus, SH, MSP menjelaskan Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) mengalami perkembangan yang sangat cepat dan membawa dunia memasuki era baru yang lebih cepat. Pemanfaatan TIK di Sumut dibuat seperti target yaitu e-planing, e-budgetting dengan pelayanan satu pintu terpadu (PLSTP) dan di Bappeda sudah menerapkan pelayaanan e-governmnet untuk meningkatkan hubungan antara pemerintah dan masyarakat menjadi  lebih  baik.

Smart Province di 14 (empat belas) Kabupaten /Kota Province Sumatera Utara sudah lebih  maju dan sudah online dalam mengakses informasi mulai informasi dirumah sakit, banjir, dan segala informasi  yang dibutuhkan dalam mendukung program smart province. Penerapan Electronic Government, Smart Province Sumatera Utara masih rendah pada SDM pengelolahan TIK dan hambatan E-Government di Kab/Kota Provinsi Sumatera Utara perlu dilakukan bimbingan teknis akses jaringan TIK bagi ANS.

Dengan adanya hasil kerjasama bidang penelitian kesiapan pemerintah daerah  dalam implementasi e-government  untuk mendukung program smart province diharapkan hasil penelitian ini dapat memberi masukan kepada Pemerintah dalam pembuatan kebijakan dan pihak yang terkait di bidang Komunikasi dan Informatika dalam memberikan dan memenuhi  informasi kebutuhan kepada seluruh masyarakat di Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Utara.(marta)