FGD Pengembangan Rencana Strategis Teknologi Informasi dan Komunikasi Kabupaten Tapanuli Tengah

Focus Group Discussion (FGD) proposal penelitian kajian pengembangan rencana strategis teknologi informasi dan komunikasi Kabupaten Tapanuli Tengah. Penelitian ini bertujuan menyusun rencana strategis pengembangan layanan TIK (domain organisasi, aspek suprastruktur e-Government) di lingkungan pemerintah kabupaten Tapanuli Tengah. FGD ini dihadiri langsung Kepala BBPPKI Medan Drs. Irbar Samekto M.Si sekaligus membuka kegiatan FGD, dan dihadiri narasumber Prof. Dr. Opim Salim Sitompul, Dr. Poltak Sihombing serta peneliti BBPPKI Medan, Kamis 6 April 201, di Aula BBPPKI Medan.
Kepala BBPPKI Medan Drs. Irbar Samekto M.Si mengatakan penyelenggaran Focus Group Discussion kajian pengembangan rencana strategis teknologi informasi dan komunikasi tersebut Pemerintah kabupaten tapanuli Tengah telah menerapkan TIK dalam menjalankan pemerintahannya, hal ini sudah dilaksanakan SKPD secara online yaitu penyelenggaraan e-Government. Meskipun telah menerapkan pemanfaatan TIK dalam pemerintah namun belum optimal karena belum memiliki perencanaan yang jelas dalam pengembangannya. Oleh karena itu diharapkan dari para narasumber dan peneliti untuk mengkajinya dan bermanfaat sehingga bisa menjadikan kebijakan kominfo dan bisa memberikan sumbangsih pada pemerintahan di kabupeten Tapanuli Tengah.
Penyaji Mutaqin menjelaskan pemerintah kabupaten Tapanuli Tengah telah menerapkan TIK dalam menjalankan pemerintahannya, hal ini dapat dilihat dari penyelenggaraan e-Government pemerintah Tapanuli Tengah yang dipusatkan dalam portal dengan alamat situs tapteng. go.id. Pada portal tersebut layanan pemerintah dilakukan melalui SKPD dapat disampaikan secara online, dalam situs tersebut pemerintah kabupaten Tapanuli Tengah menyediakan beragam informasi daerah, informasi layanan, alamat-alamat dan kontak penting, serta menyedikan tautan untuk terhubung dengan website lembaga-lembaga yang ada. Dengan demikian dapat dikatakan penerapan e-Government melalui situs tapteng.go.id bersifat informatif bagi masyarakat Tapanuli Tengah dan penelitian ini fokus pada kajian pengembangan rencana suprastruktur e- Government yang merupakan domain organisasi.
Dari hasil FGD narasumber Prof.DR. Opim Salim Sitompul dan DR. Poltak Sihombing menyimpulkan dalam Kepmen Kominfo No.57/Kep/ M.KOMINFO/12/2003 diyatakan, konsep pengembangan e-Government di setiap lembaga pemerintah sangat ditentukan oleh tugas pokok dan fungsi dari setiap lembaga, jenis informasi sumber daya, jenis layanan yang diberikan oleh masing- masing lembaga. Dalam pengembangan e-Government di kabupaten Tapanuli Tengah tentu renstra yang dilaksanakan berdasarkan kebutuhan masyarakat, apakah sudah terintegrasi dengan kabupaten lainnya, apakah strukturnya sudah pas dalam hal ini perlu dilakukan studi kelayakan. Rencana strategis yang dihasilkan harus ada 3 (tiga) dimensi yaitu pemerintah, masyarakat, teknologi diharapkan dari penelitian ini dapat menjadi panduan dalam pengembangan layanan TIK di lingkungan pemerintah kabupaten Tapanuli Tengah dan memberikan kemudahan dalam pelayanan masyarakat.

Rapat Koordinasi Daerah Kominfo Se Sumatera Utara

Dinas Kominfo Provinsi Sumatera Utara menyelenggarakan rapat koordinasi  daerah Kominfo se Sumatera Utara, Rabu( 14/12/2016) bertempat di  Madani  Hotel. Medan . Rapat Koordinasi dihadiri Gubernur Sumut diwakili Kepala Dinas Kominfo Provsu Drs.H.Mhd. Fitriyus, SH, M.SP, para Kepala Dinas Kominfo Kabupaten/Kota se Sumatera Utara, peserta rakorda Kominfo  Kab/Kota se Sumatera Utara.

Laporan ketua pelaksana Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumut H.M Ayub.SE mengatakan rapat koordinasi daerah kominfo se Sumatera Utara diselenggarakan dengan  maksud memberikan  gambaran kepada pemerintah Kabupaten/Kota se Sumatera utara  tentang persiapan Pemprovsu/Diskominfo Provsu dalam pelaksanaan program kegiatan tahun 2017 dengan  tujuan  untuk  menjalin kesepakatan dan menyamakan persepsi dalam melakukan  langkah-langkah persiapan Pemprovsu/Diskominfo Provsu dalam pelaksanaan program  Kominfo di tahun 2017.

Dengan menghadirkan nara sumber  yaitu 1.Kepala Dinas Kominfo Provsu Drs.H.Mhd. Fitriyus, SH, M.SP, 2. Kabag kelembagaan Biro Organisasi Provsu Romolo Sumitro Harianja, SE. Kata sambutan sekaligus membuka kegiatan rapat koordinasi daerah Kominfo se Sumatera Utara oleh Kepala Dinas Kominfo Provsu Drs.H.Mhd. Fitriyus, SH, M.SP, mengatakan tuntutan  terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik dengan perkembangan TIK  membawa  konsekuensi dan implikasi terhadap penyelenggara pemerintahan. Sebagai trend  masyarakat  yang modren sudah tentu didalam kehidupan seharian tidak lepas dengan pemanfaatan TIK dalam aktivitasnya, seiring  dengan terbitnya UU No 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah berdampak pada perubahan serta kelembagaan khususnya komunikasi dan informatika.

Didalam peraturan pemerintah  no 18 tahun 2016 tentang perangkat daerah sebagai revisi dari peraturan pemerintah no 41 tahun 2007 tentang organisasi perangkat daerah  disebutkan variabel penetapan nomenklatur  dapat melalui tipe A.B.C baik pemerintah Provinsi maupun pemerintah Kab/Kota. Berdasarkan peraturan  Menkominfo RI  no 13 tahun 2016  hasil pemetaan urusan pemerintah daerah dibidang Kominfo tipe A, terkait dengan pelayanan publik masyarakat harus mendapatkan layanan informasi  yang bermanfaat baik berupa data maupun informasi.

Selanjutya peningkatan kualitas pelayanan publik membawa konsekuensi perubahan dalam  tatanan kehidupan ketatanegaraan dan penyelenggara pemerintahan, pemerintah  berperan mengembangkan dan meningkatkan pelayanan publik  dalam kehidupan masyarakat  dalkam upanya  untuk memenuhi kebutuhan dan tuntutan tersebut. “Pemerintah Provsu  punya  rancangan besar menjadikan wilayah Sumut ini sebagai Smart Province menjadi  provinsi cerdas dan berbasis teknologi  bertujuan menyuguhkan pelayanan   publik  yang maksimal, “ujarnya.

Melalui rapat koordinasi Kominfo ini diharapkan adanya pemahaman dan persepsi  yang sama dalam pembangunan  Kominfo dengan segala permasalahan yang ada  guna mensinergikan program kegiatan Kominfo antara pemerintah Provsu dengan pemerintahan kab/kota.  Meningkatkan peran dan fungsi Kominfo didaerah dalam melaksanakan pelayanan publik dan meningkatkan  status kelembagaan/nomenklatur mengingat komunikasi dan informatika sangat diperlukan di era TIK. (marta)